Scroll to top

Literasi Milik Individu Bukan Institusi
User

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

 

Baca Lainnya :

Jakarta - Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan.

Mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global, menjadikan literasi milik individual bukan institusional.

Amanah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima yakni memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.

“Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan,” ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam sambutannya pada kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Perpusnas Tahun 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (20/10/2022).

Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) milik masyarakat. Syarif Bando menambahkan bahwa saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 (tiga) juga konten yang rencananya akan diluncurkan kepada masyarakat di awal tahun 2023.

“Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh konten-konten yang dihasilkan olah Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa.

“Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,” jelasnya

Team Leader Konsultan Pendamping Program dari PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih memaparkan bahwa pihaknya membangun portal Laplit (Lapak Produksi Literasi) yang berfungsi untuk mempromosikan bahwa perpustakaan dapat membantu masyarakat untuk memiliki usaha.

“Literasi untuk kesejahteraan itu programnya dan nyatanya banyak masyarakat yang berjuang datang ke perpustakaan untuk membuka usaha,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amich Alhumami menegaskan untuk memajukan masyarakat yang tercemin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi.

“Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi,” tekannya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri RI, Zanariah, menyatakan sebuah program dalam pemerintahan pasti memiliki leading sector. Seperti halnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini, Perpusnas menjadi leading sector. Namun, untuk dapat menerapkannya di daerah harus ada kolaborasi dengan pihak lainnya.

“Tidak ada satu pun program yang bisa dijalani sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan pihak lain,” terangnya.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan. Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.

“Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat,” tegasnya.

Penggerak Literasi Kota Sukabumi, Putri Wardhani berkisah bahwa di perpustakaan Kelurahan Cisarua terdapat 2 (dua) jenis layanan yakni layanan utama dan layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Misalnya di bidang pendidikan kami mengadakan kelas belajar bahasa asing, karena dengan memiliki kemampuan berbahasa asing pasti membuat masyarakat memiliki nilai lebih dan tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Sukabumi,” kisahnya.

Senada, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti juga berkisah bahwa dia membangun Yayasan Bangun Sekolah dengan semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Adapun 2 (dua) program utama yang dikembangkan yayasan ini adalah pengenalan teknologi dan pelatihan character building. Namun, itu semua tidak dilakukannya sendiri melainkan berkerjasama dengan pihak lain.

“Kami punya donator rutin dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Intinya kami tidak berjalan sendiri dan tetap membangun kolaborasi serta bersinergi dengan banyak pihak,” pungkasnya.

TAGS: nasional

Write a Facebook Comment

Leave a Comments